OPINI AUDIT ATAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DI SULAWESI SELATAN
Main Article Content
Keywords
Opinion Audits, Disclosures, Content Analysis
Abstract
This research aims to analyze whether the audit opinion relates to the disclosure of the financial statements of the District government in South Sulawesi; This research uses secondary data that is qualitative descriptive in the content analysis method (contents) to calculate the score of the disclosure of the District government's financial reporting. The results of the study showed that the audit opinion relates to the disclosure of the District government's financial statements in South Sulawesi.
References
Adisasmita, R (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah.Yogyakarta:Graha ilmu.
Aliyah & Naha (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdiatul Ulama Jepara.
Al Saees (2006) dalam Ikhsan 2009.Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ardiyos, 2007. Kamus Standar Akuntansi. Citra Harta Prima: Jakarta
Arens, A.A., Elder, R. J. A., & Beasley, M.S.(2003). Auditing and Assurance Service: An intergrated Apporach. Ninth Edition. Prentice Hall. New Jersey
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2013. Jakarta: BPK RI
Badjuri, A. & E. Trihapsaria (2009). Audit Kinerja pada Sektor Publik Pemerintah.http://hardiyantowb.worldpress.com
Budi Mulyono (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Thesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
Galuh, F. D. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota Padang), Universitas Negeri Padang.
Halim A., dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64. Artikel ini juga dimuat di blog berikut:http://kelembagaandas.wordpress.com/teoriagensiprincipal-agenttheory/abdulhalim-dan-syukri-abdullah
Harry Wolk, James Dodd, Michael Tearney, 2004. Accounting theory.Sixth edition, south-western.
IAI (2002). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
IAI (2002). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat: Jakarta.
IHPS BPK Semester 1(2015)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited, 2008 dan buku II IHPS Semester I Tahun 2015.
Lane, J.E. (2000).New Public Management. Routledge, London.
Mansyur Semma (2008). Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Buku Obor: Jakarta.
Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi.
Nanang Budianas (2013).Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan http://nanangbudianas.blogspot.com.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non-Laba. Jakarta. Mitra Wacana Media.
Riduan Tobing & Nirwana (2004). Kamus Istilah Akuntansi.Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
